Tampilkan postingan dengan label Dunia Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Dunia Politik. Tampilkan semua postingan

Selasa, 25 Maret 2014

[Miris] di Lokasi Kampanye, Anak-anak Disuguhi Adegan Erotis

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengecam partai politik (parpol) yang melakukan pemberian uang kepada anak-anak saat kampanye. Selain itu, KPAI juga menyayangkan adegan erotis bernuansa pornografi dan pornoaksi saat kampanye berlangsung.

"Hasil pemantauan KPAI sampai hari ini, pelibatan anak terus terjadi. Bahkan yang sangat ironi adanya adegan erotis bernuansa pornografi terjadi di sejumlah titik lokasi kampanye. Fatalnya adegan erotis tersebut dilakukan di depan anak-anak," ujar Komisioner KPAI Susanto dalam siaran tertulisnya, Jakarta, Senin (24/3).


Menurut Susanto, meski KPAI terus melarang pelibatan anak agar tidak dilibatkan dalam pemilu, tampaknya tidak terlalu berpengaruh dan tak digubris oleh partai politik. Di lain pihak, Susanto menjelaskan, KPAI juga menemukan praktik pemberian uang kepada anak saat kampanye.

"Praktik ini, apapun alasannya tidak dibenarkan karena anak akan terus tertarik ikut kampanye. Di lain pihak dapat menjadi efek negatif bagi pembentukan mental anak yang koruptif," jelas Susanto.

Dia melanjutkan, "Anak akan berasumsi bahwa politik itu dekat dengan uang. Ini akan berbahaya bagi mentalitas anak Indonesia ke depan."

Oleh karena itu, Susanto mengimbuhkan, KPAI mendesak kepada Bawaslu dan Panwaslu se Indonesia agar menindak tegas para caleg yang menampilkan adegan erotis di depan anak-anak serta memberikan uang kepada anak di masa kampanye kali ini.

Senin, 24 Maret 2014

Fahri Hamzah: Ini 7 Dosa-dosa Megawati #Melawan Lupa

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah menyindir Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan. 


Tujuh twit Fahri Hamzah mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah saat dipimpin Presiden Megawati. Mulai dari penjualan satelit ke Singapura melalui Indosat, sampai menggunakan umpan "si kotak-kotak" untuk mengatrol suara.

Adapun ketujuh twit yang dituliskan Fahri Hamzah:
  1. Dulu kau jual satelit negara kami ke Singapura melalui jualan Indosat dengan murah.#MelawanLupa
  2. Dulu kau jual aset-aset kami yang dikelola BPPN dengan murah (hanya 30 persen nilainya) ke asing.#MelawanLupa
  3. Dulu kau jual kapal tanker VLCC milik Pertamina lalu Pertamina kau paksa sewa kapal VLCC dengan mahal. #MelawanLupa
  4. Dulu kau jual gas Tangguh dengan murah (banting harga) ke China (hanya $3 per mmbtu). #MelawanLupa
  5. Sekarang, kau ngomong lagi soal nasionalisme, setelah kader-kader kau banyak yang korup.#MelawanLupa
  6. Dan sekarang, untuk mengkatrol suaramu yang terpuruk, kini kau umpankan si "Kotak2". #MelawanLupa
  7. Semoga saja, rakyat kini tak lagi terbuai oleh janji-janji manis-mu...#MelawanLupa

Saat dikonfirmasi, Fahri menjelaskan mengenai tujuh twit-nya dengan hastag #MelawanLupa. Dia mengaku, sebenarnya twit itu adalah status dari kawannya.

"Itukan status seorang ekonom teman saya, Sunarsip. Kan saya tulis," jelasnya melalui pesan singkat kepada merdeka.com, Minggu (23/3).

Fahri mengungkapkan, dia meneruskan twit tersebut karena memang benar adanya begitu. Harapannya dengan adanya twit tersebut, akan ada klarifikasi yang diberikan oleh PDI-Perjuangan.

"Saya hanya mengutip tulisan teman dan memang data benar semua. Jangan lupa bahwa Sabam Sirait tokoh PDI-Perjuangan juga ingatkan PDI-Perjuangan peristiwa saat mereka berkuasa," tegasnya.

Oleh karena itu, dia meminta kepada Joko Widodo (Jokowi), selaku juru kampanye (Jurkam) dan bakal calon presiden dari PDI-Perjuangan untuk menerangkan permasalahan dari tujuh twitnya. Terkecuali jika PDI-Perjuangan mengakui bahwa mereka keliru.

"Adapun PDI-Perjuangan termasuk Jokowi harus bisa menjelaskan kebijakkan itu sekarang. Sebab kalau memang itu benar berarti akan terulang. Kecuali diakui salah," jelasnya.

Jika tidak ada penjelasan mengenai itu semua, Fahri khawatir hal serupa dapat terjadi pada masa kepemimpinan yang baru. Oleh karena itu ia meminta penjelasan.

"Karena kalau divestasi itu ideologi ya akan diulang. Saya kira itu perlu ditanya," tutupnya.

Rabu, 19 Maret 2014

5 Pembelaan PDIP soal Pengkhianatan Perjanjian Batu Tulis

Partai Gerindra meradang dengan PDI Perjuangan yang menunjuk Joko Widodo sebagai calon presiden. Partai banteng moncong putih itu dianggap ingkar janji soal perjanjian Batu Tulis.

Kader Gerindra menegaskan jika dalam perjanjian itu disebutkan PDIP akan mendukung Prabowo Subianto sebagai capres 2014. Kesepakatan itu ditandatangani Mega dan Prabowo di atas materai Rp 6.000.

Wakil Ketua Umum Fadli Zon juga kecewa dengan sikap Mega. Fadli Zon adalah salah satu orang yang ikut menyaksikan penandatangan perjanjian di Batu Tulis tersebut.

Fadli Zon mengakui Prabowo sangat kecewa dengan keputusan Mega yang telah memberi mandat Jokowi sebagai capres. "Sebagai manusia saya kira bohong tidak kecewa. Hidup jalan terus dan perjuangan biasa saja," ujarnya.


Dari pihak PDIP buru-buru menyangkal soal kesepakatan tersebut. Mereka menilai kesepakatan itu berlaku jika pada 2009 Mega dan Prabowo menang pilpres.

Berikut pembelaan para politikus PDIP soal perjanjian Batu Tulis:


1. PDIP tak pernah janji dukung Prabowo

Politisi senior PDIP, Sabam Sirait malah menilai perjanjian untuk mendukung Prabowo tersebut tidak ada. Sebab, dia ikut dalam 6 orang PDIP yang membuat perjanjian di batu Tulis Bogor itu.

"Itu tidak benar, tidak ada perjanjian antara PDIP dan Gerindra seperti itu. Itu mungkin ada di luar pertemuan, saya hadir pertemuan Bogor. salah seorang dari 6 orang PDIP yang hadir di Bogor, batu tulis itu," kata Sabam di bilangan Cikini, Jakarta, Minggu (16/3).

Namun, Sabam tidak mau berspekulasi lebih jauh. Sebab, bisa saja tanda tangan perjanjian Batu Tulis itu dibuat selesai acara.

"Saya bilang tadi, (mungkin) di luar pertemuan itu. Saya nggak tahu di mana mereka bertemu? ditandatangani di mana? Saya akan tanya ibu Mega," ungkapnya.


2. Perjanjian Batu Tulis dianggap tak berlaku di 2014

Politikus PDI Perjuangan Pramono Anung membantah jika perjanjian Batu Tulis mendukung Prabowo Subianto sebagai capres 2014. Menurutnya, perjanjian tersebut tak berlaku lagi lantaran Megawati kalah dalam Pilpres 2009.

"Bukti-bukti Mega-Prabowo itu tidak presiden, tidak berlaku. Kami melihat PDIP calon pak Jokowi, kami konsentrasinya memenangkan pak Jokowi," ujar Pramono di Gedung DPR, Senin, (17/3).

Wakil Ketua DPR itu menegaskan, perjanjian Batu Tulis tidak diberlakukan pada pemilu 2014. Oleh karena itu, partainya hanya fokus untuk memenangkan pemilu legislatif dan presiden.

"Kami melihat ke depan pileg dan pilpres sebentar lagi, kita fokus di situ," ujarnya.


3. Perjanjian Batu Tulis dinilai sudah gugur

Wakil Ketua Fraksi PDIP di DPR Adang Ruchiatna menilai perjanjian Batu Tulis antara PDIP dengan Gerindra telah gugur. Sebabnya Pemilu 2009 lalu, pasangan Mega-Prabowo dikalahkan SBY-Boediono.

"Perjanjian itu kan berlaku jika (Mega-Prabowo) menang lah ini kan kalah jadi ya sudah gugur," ujar Adang di dalam peluncuran relawan 'Jokowi untuk Nasional' (Jora) di Bumbu Desa Cikini, Jakarta Pusat, Senin (17/3).

Adang menambahkan kalau saat itu pasangan Mega-Prabowo menang, mungkin saja perjanjian itu akan tetap berlaku.

"Kan dalam perjanjian dibalik gitu posisinya," tuturnya.


4. Gerindra dianggap lebay soal perjanjian Batu Tulis

Ketua Badan Kehormatan PDIP Sidarto Danusubroto menilai partai besutan Prabowo Subianto terlalu berlebihan menanggapi Perjanjian Batu Tulis yang kini selalu diungkit-ungkit. Pada hal, menurut dia, perjanjian tersebut sudah lama dan tidak dapat diberlakukan lagi.

"Kalau masalah ini dibesar-besarkan justru berlebihan. Masalah yang begini lama, saya anggap itu tidak ada bobotnya," kata Sidarto di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, (17/3).

Ketua MPR RI itu menegaskan Perjanjian Batu Tulis hanya berlaku jika duet Megawati-Prabowo di Pilpres 2009 terpilih sebagai presiden. Namun, kenyataannya mereka tidak terpilih.

"Karena ini tidak terpilih, jadi secara moral dan etika itu tidak berlaku. Kalau waktu itu Mega terpilih, mungkin bisa berguna pencapresan Prabowo," tandas dia.



5. Aneh Prabowo ungkit-ungkit soal Batu Tulis

Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP, Tubagus Hasanuddin mengakui adanya kesepakatan Batu Tulis antara PDIP dan Gerindra pada 2009. Kesepakatan batal lantaran pasangan Megawati-Prabowo gagal memenangkan Pemilu Presiden 2009.

Anggota Komisi I DPR itu mengaku heran dengan sikap Prabowo yang kembali mengungkit perjanjian Batu Tulis menjelang Pilpres 2014.? 

"Jadi sangat mengherankan kalau Prabowo kemudian mengungkit ungkit lagi kesepakatan itu," kata Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP, Tubagus Hasanuddin.

Dari Mana Duit PKS untuk Kerahkan Massa Kampanye?

Kampanye perdana Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Minggu (16/3) kemarin dipadati puluhan ribu kader. 


Berkumpulnya kader dan simpatisan PKS itu tentu memakan dana yang tidak sedikit. Butuh biaya besar untuk sewa bus, menyiapkan makan siang dan membuat perlengkapan kampanye seperti spanduk dan banner.

Dari mana PKS dapat duit?

Presiden PKS , Anis Matta mengaku, dana itu berasal dari kantong-kantong kader dan simpatisan PKS sendiri.

"Dana kampanye konsepnya patungan, misalnya ada yang menanggung biaya bus, makan dan lain-lain," ungkap Anis di Jakarta, Senin (18/3).

PKS mengaku tak menggunakan politik uang untuk menghadirkan massa. Mereka lebih mengandalkan swadaya dan kerelaan kadernya untuk membantu. Sebelumnya Anis Matta juga yakin isu korupsi yang menjerat Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq tak akan membuat partai ini terpuruk.

Percaya gak Percaya, bagaimana anda menyikapinya??

Senin, 17 Maret 2014

5 Sindiran kubu Prabowo untuk Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto selalu bersaing dalam survei Pemilihan Presiden 2014. Sebelum Jokowi dipastikan menjadi capres, Prabowo selalu unggul. Kini situasi berbeda setelah Jokowi menerima mandat untuk maju sebagai capres.


Prabowo tidak mempermasalahkan apabila Jokowi maju sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Prabowo siap bersaing dengan calon presiden manapun. Meski demikian, Prabowo mengakui Jokowi sebagai lawan berat. Tak heran jika Minggu (16/3) kemarin, Prabowo melontarkan beberapa sindiran untuk Jokowi. Berikut seperti dirangkum merdeka.com dan klik77.com


1. Bahaya pemimpin mencla-mencle


Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus capres, Prabowo Subianto merasa heran apa yang terjadi belakangan ini. Prabowo menilai banyak pemimpin yang tidak bisa dipegang omongannya.
"Saya kira berbahaya pemimpin Indonesia yang mencla-mencle. Satu hari bilang A besok bilang B. Jam 2 makan tahu, jam 3 makan tempe," sindirnya.

Ketika disinggung apakah pernyataan mencla-mencle itu untuk capres PDIP, Joko Widodo (Jokowi), Prabowo tak menampik maupun membenarkannya. Prabowo menjawab hal itu sambil tertawa.

"Menurut anda? Kira-kira bagaimana? hahaha. Sebetulnya kalian (para wartawan) sudah ngerti, mau nanya saja kalian ini," ungkapnya.


2. Tak mau jadi cawapres Jokowi


Penetapan capres Joko Widodo oleh PDIP membuat Partai Gerindra benar-benar kecewa. Mereka bahkan akan menolak tegas jikapartai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut menawari Prabowo Subianto menjadi calon wakil presiden Jokowi.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menegaskan Prabowo tidak akan mungkin menjadi cawapres Jokowi pada pemilihan umum 2014 mendatang. "Tidak mungkin Prabowo menjadi cawapres Jokowi. Tahun 2009, Prabowo sudah menjadi cawapres Megawati. Kami akan menolak jika Prabowo ditawari menjadi cawapres Jokowi, ujar Hashiim usai mengikuti kampanye perdana di Sragen, Jawa Tengah, Minggu (16/3).


3. Jangan mau dipimpin boneka asing


Prabowo dalam orasi politiknya pada kampanye di Sragen, mengatakan pada 9 April 2014 merupakan hari kedaulatan rakyat, semua mempunyai hak yang sama di tempat pemungutan suara (TPS) baik itu orang kaya, miskin, jenderal, semua sama.

Untuk itu, kata dia, jangan salah dalam menyampaikan suaranya, karena kalau sampai salah akan menderita lima tahun lagi dan bahkan anak cucu juga ikut menanggungnya.

Prabowo menegaskan, jika seseorang mau menjadi pemimpin maka harus mau mencegah kekuatan asing yang akan masuk ke negeri ini. Karena dengan uang yang dimiliki mereka ingin menguasai Indonesia. 

"Jangan mau juga dipimpin oleh orang yang suka bohong, boneka-boneka asing karena Indonesia akan terus miskin," kata Prabowo yang mendapat sambut meriah dari pendukungnya.


4. Kalau Anda di pihak saya bagaimana


Terkait perjanjian Batu Tulis 2009 lalu, Partai Gerindra menilai PDIP telah melanggarnya. Dengan penetapan Jokowi sebagai capres, PDIP dianggap mengingkari perjanjian yang ditandatangani Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto.

Menurut Prabowo, pencapresan Jokowi merupakan sebuah tanda tanya. Prabowo mengaku tak mengerti alasan PDIP mengingkari perjanjian yang dibuat di Bogor itu.

"Kalau anda manusia dan ada di pihak saya, bagaimana? Ya pikirkan saja. Saya tidak mengerti apa salah saya, saya menghormati beliau (Megawati)," ujar Prabowo saat berada di Bandara Halim Perdanakusuma, Jaktim, Minggu (16/3).


5. Biar Ahok selesaikan masa jabatan 5 tahun


Sampai kini Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto belum mengungkapkan siapa calon pendampingnya pada Pemilu 2014 nanti. Bahkan dia juga membantah isu belakangan yang menyebut Ahok bakal mendampingi dirinya.

Menurut Prabowo, setelah ditinggal Joko Widodo nyapres, Ahok harus menyelesaikan tugas sebagai wakil gubernur DKI Jakarta.

"Kita terus mencari. Tapi saya sudah jelaskan bahwa saya menghendaki saudara Basuki atau Ahok, saya menghendaki untuk selesaikan tugasnya dulu sesuai dengan janji pada rakyat. Jadi Ahok selesaikan dulu selama 5 tahun," terangnya.

Jumat, 14 Maret 2014

Membongkar Misteri Umur Angel Lelga


Pertama, ini dari Wikipedia Indonesia nih. Data yang didapat pas buka halaman Angel Lelga ternyata menunjukkan kalau dia lahir 1 Januari 1984 di Surakarta. 


Oke. Ini baru pembukaan. Kita akan lihat lagi soal kelahiran dia yang lain, yang membuat kamu bakal merasa Angel Lelga itu misterius!


Ini nih yang kedua. Angel Lelga disebut lahir 1 Januari 1984. Berarti 2014 ini dia 30 tahun. Oke, klop sama data yang pertama. Tanggal lahir ini sumbernya dari profil yang dimuat di media online. Selanjutnya adalah bagian penting

via dct.kpu.go.id

Ini asalnya dari data yang diunggah KPU. Lalu misteri pun dimulai! Angel Lelga yang punya nama asli Lely Anggraeni itu disebut lahir di Pontianak, 20 Juni 1977. Berarti usianya 35 tahun.

Data yang serupa memang diunggah juga di situs partai pengusung Angel Lelga. Nih, seperti ini penampakannya:

via ppp.or.id


Oke. Penutup ini bukan hal baru soal Angel Lelga. Ini pernyataannya yang pernah dimuat oleh salah satu media di Indonesia. Katanya dia sengaja mengubah umur agar bisa nikah muda. Tapi....



Jadi menurutmu gimana? Ini bukan soal mana data yang benar, data mana yang salah. Tapi ini misteri!! Inilah misteri Angel Lelga!!

Selasa, 11 Maret 2014

Inilah 5 Rapor Merah DPR-RI 2009-2014

Menjelang berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2009-2014, kritikan keras kembali datang. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) memberikan rapor merah untuk anggota DPR dalam hal pembahasan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada intinya, lembaga swadaya ini miris lantaran DPR membiarkan pemerintah boros dalam menggunakan APBN untuk menggaji PNS dan di sisi lain justru APBN tidak dinikmati langsung oleh rakyat.

"DPR menyetujui APBN sebatas berorientasi pada pertumbuhan ekonomi saja, yang dibuktikan dengan tetap mempertahankan belanja pegawai dan barang," kata Sekretaris Jenderal FITRA Yenny Sucipto dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (10/3).


Mosi tidak percaya terhadap para anggota DPR periode lima tahun terakhir sudah semakin besar. Karena dianggap tidak becus dalam perencanaan, pembahasan hingga pengawasan anggaran, Fitra meminta masyarakat tidak perlu memilih kembali calon legislatif yang termasuk petahana (incumbent) saat pemilu bulan depan.

Alasannya, selama lima tahun terakhir mereka tidak menjalankan komitmen anggaran yang berpihak pada kepentingan publik. "Hanya saja, kegelisahan kita wajah-wajah caleg 2009-2014 itu masih mendominasi pada pemilihan saat ini," ujarnya.

Merdeka.com merangkum lima rapor merah yang diberikan Fitra soal pengelolaan, perencanaan, pembahasan sampai pengawasan anggaran oleh DPR. Berikut paparannya.


1. Bansos rawan diselewengkan


Alokasi dana Bantuan Sosial (bansos) di APBN menunjukkan tren meningkat setiap memasuki tahun pemilu. Untuk 2014, alokasinya sebesar Rp 25,6 triliun disalurkan ke 10 kementerian yang pimpinannya berasal dari partai politik.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) ?Yenny Sucipto menilai kondisi ini membuat bansos rawan jadi dana bancakan politikus.

"Kita ada datanya, 2004 meningkat, 2009 meningkat, tahun ini jelang pemilu juga meningkat. Masalahnya, kenaikan anggaran bansos ini tanpa ada indikatornya yang jelas," kata Yenny di Jakarta, Senin (10/3).

Masalah bertambah pelik lantaran Rp 25,6 triliun dianggarkan di kementerian yang dipimpin petinggi parpol. Yenny heran, mengapa dana bansos di 10 kementerian itu bahkan bisa lebih tinggi dari total anggaran kesehatan tahun ini.

"Kita melihat Rp 25,6 triliun kan tersebar di 10 kementerian berpartai, ini bisa jadi alat mobilisasi di tingkat bawah, kan menyebar di kabupaten atau kota," tudingnya.


2. Laba ditahan BUMN bisa jadi bancakan


Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2009-2014 dianggap tak memahami konsep laba ditahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dana mengendap itu dibiarkan saja, padahal dapat dimanfaatkan untuk membiayai subsidi yang berkaitan dengan rakyat.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto di Jakarta, Senin (10/3). Bahkan, uang dari perusahaan pelat merah terkesan dibiarkan untuk jadi bancakan pencari rente.

"Laba ditahan BUMN sebesar Rp 407,5 triliun berpotensi dimanfaatkan kelompok kepentingan karena tidak ada aturan yang jelas dalam pengelolaan laba ekspansi tersebut," ujarnya.


3. Tidak peka dalam pembahasan anggaran


Fitra juga mengeluhkan tidak pekanya anggota DPR dalam pembahasan dan persetujuan anggaran negara. Sehingga tahun lalu menyetujui usulan pemerintah memangkas subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Tanpa harus menaikkan harga di level konsumen, kebutuhan subsidi, menurut FITRA dapat ditambal dari keuntungan perusahaan pelat merah. Apalagi, kebijakan penaikan harga BBM dari hitungan Yenny, justru menambah 20 persen terhadap APBN 2013.

"Padahal laba ditahan (BUMN) dapat meng-cover pembengkakan subsidi BBM Rp 16,1 triliun dan kompensasi Rp 30 triliun, tanpa harus menaikkan harga BBM menjadi Rp 6.500 per liter," kata Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto.


4. Anggaran tak bersentuhan dengan rakyat


Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama lima tahun terakhir tidak pernah menyentuh kepentingan masyarakat secara konkret.

Salah satu contohnya adalah anggaran kesehatan selama periode kedua kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dibiarkan DPR di kisaran 2 persen dari total APBN. Padahal, sesuai UU nomor 36 Tahun 2009, seharusnya uang negara minimal digelontorkan 5 persen dari total anggaran untuk kebutuhan kesehatan.

Belum lagi anggaran infrastruktur, yang penting buat menggenjot perekonomian riil, tak pernah melampaui kisaran 10 persen dari total APBN.

Lembaga swadaya ini miris, lantaran DPR membiarkan pemerintah boros dalam menggunakan APBN untuk menggaji PNS.

"DPR menyetujui APBN sebagai kebijakan yang tidak bersentuhan dengan rakyat, kecuali sebatas berorientasi pada pertumbuhan ekonomi saja, yang dibuktikan dengan tetap mempertahankan belanja pegawai dan barang," kata Sekretaris Jenderal Fitra Yenny Sucipto dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (10/3).


5. Tak penuhi kebutuhan daerah


Alur keuangan dari pusat ke daerah sangat timpang. Mayoritas kabupaten/kota terlalu bergantung pada politik anggaran pusat. Beberapa waktu lalu, Sekretaris Jenderal Fitra Yenny Sucipto menuturkan, akar persoalannya adalah tak adanya kemerataan ekonomi.

Fitra mencatat dari 524 kabupaten/kota di Indonesia, hanya 60 daerah yang kaya dan APBD-nya memadai. Pemda lainnya terlalu mengandalkan anggaran dari pusat, dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Proses penyusunan anggaran kita top down, tidak bottom up. Tidak sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Akhirnya kesenjangan ini tidak pernah terselesaikan sampai sekarang," ungkapnya.

Hal ini diperparah dengan hobi pemerintah memperbesar belanja pegawai, dibanding belanja infrastruktur. Belum lagi, ada tren DPR memuluskan niat pemekaran sejumlah provinsi baru sampai beberapa tahun ke depan.

Padahal, kata Yenny, pemekaran pasti berdampak pada alokasi APBN. Tetapi, selalu yang diprioritaskan cuma pertumbuhan ekonomi atau besaran nilai tukar tahun depan yang sangat abstrak.

5 Curahan Hati Pak Presiden SBY jelang Pemilu

Menjelang Pemilu 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mulai banyak bicara soal politik. Ketua Umum Partai Demokrat itu dua hari lalu bertemu dengan sejumlah pemimpin media massa.


Pertemuan digelar di Menara Mega yang diprakarsai oleh Chairul Tanjung, bos CT Corp. Di sana SBY bicara banyak hal. Paling dominan adalah soal politik terkini.

Mulai soal kapasitasnya sebagai presiden atau ketua umum partai. SBY juga banyak bicara soal peta politik menjelang Pemilu 2014.

Berikut ini curahan hati SBY:

1. Tak bisa akrab dengan Mega


SBY mengaku mengenal baik sosok calon presiden yang disebut-sebut akan maju pada Pilpres 2014. Hanya dengan Megawati Soekarnoputri, hubungannya masih buruk.

"Pilpres untuk nama-nama yang sering disebut masyarakat luas yang menghiasi dunia survei mereka sahabat saya, sering berkomunikasi dengan saya. Paling-paling dengan Ibu Megawati yang belum cair benar hubungan saya dengan beliau," kata Presiden SBY saat bertemu dengan pimpinan media masa di Jakarta, Senin (10/3).

Meski hubungannya belum cair, SBY mengaku tetap menghormati Mega. Apalagi dulu SBY pernah menjadi menteri dalam kabinet saat Megawati menjadi presiden.

"Saya menghormati beliau, mantan presiden saya, kakak saya, tapi dengan yang lain, sebetulnya kami sering berinteraksi, bertemu, mereka punya peluang," ujarnya.


2. Kerja keras bikin Demokrat kembali jaya


SBY mengakui elektabilitas partainya rendah. SBY mengikuti sejumlah survei yang menilai demikian. Namun, ada juga survei menyatakan elektabilitas partainya masih tinggi.

SBY misalnya, mengikuti sejumlah survei yang meletakkan Demokrat sangat rendah, 4 persen, 5 persen, 7 persen, ada juga 9 persen, ada juga 13 persen. Soal hasil survei itu, SBY mengaku tidak ingin memberikan komentar apapun. 

"Tapi bulan lalu ada lembaga survei, saya diberi tahu hasilnya bahwa ternyata gap-nya tidak terlalu jauh. Tidak seperti yang diangkat oleh sejumlah lembaga survei. Ini bukan survei yang saya keluarkan, tapi saya dapatkan. Misalnya PDIP 16,3 persen, Golkar 15,4 persen, Demokrat 10 persen, Gerindra 8,5 persen, PKB 7,4 persen, PPP 5,3 persen PAN 4,9 persen PKS 4,5 persen, Hanura 4,2 persen, PKPI 0,4 persen," kata SBY.

SBY mengaku terus berikhtiar agar elektabilitas Partai Demokrat naik. "My point is, saya terus berikhtiar agar partai ini tidak jauh jaraknya dengan partai-partai besar. Kemudian kalau saya pikir patut untuk menampilkan yang bisa dicalonkan, saya akan bisa menerima apapun hasilnya nanti. Saya tidak ingin kalau kecil mengatakan curang," ujarnya.


3. Minta capres populer persiapkan diri


Nama Gubernur DKI Joko Widodo selalu unggul dalam survei kandidat capres yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga survei. Namun hingga kini, keputusan pencapresan Jokowi oleh PDIP masih misteri. 

Presiden SBY pun berkomentar soal kandidat capres yang populer. Seolah menyindir Jokowi, SBY meminta capres yang populer segeralah menyiapkan diri.

"Kalau ada capres yang sangat populer dengan elektabilitas tinggi, lebih dari 70 persen terpilih, maka yang bersangkutan harus segera mempersiapkan diri. Manakala sudah mengetahui inilah tugas. Manakala yang bersangkutan belum tahu maka segera mempersiapkan diri. Sebab tidak ada orientasi (menjadi presiden). Nasihat saya sebagai yang mengemban amanah, untuk calon-calon seperti itu segera diisi wawasan, pemahaman konstitusi, manajemen, hubungan luar negeri. Maka segera persiapkan diri," pesan SBY.

SBY kemudian menanggapi kandidat capres yang dianggap kapabel tapi elektabilitasnya rendah. "Ada calon-calon yang kapabel tapi elektabilitasnya rendah. Berikhtiarlah meningkatkan elektabilitas itu, sehingga nanti punya peluang. Itu sepertinya normatif, tapi itulah yang diisikan.


4. SBY: Saya bukan peramal


Presiden SBY mengaku terus memperhatikan hasil-hasil survei terkait elektabilitas parpol menjelang pemilu legislatif. Hanya ada tiga lembaga survei yang selalu menjadi acuannya selama ini. SBY pun meyakini tidak ada partai yang dominan menjadi pemenang.

"Saya bukan peramal, saya hanya ingin berbagi apa yang saya ketahui, alami, rasakan, sebagai pelaku dalam kekuatan politik (pemilu) 2004-2009. Bacaan saya, so far, kecuali dalam 1,5 bulan ini ada yang dramatis dalam perpolitikan kita, nampaknya no single political party yang sangat dominan, bahkan lebih equal," tutur SBY di hadapan anggota Forum Pemred dalam acara di Menara Mega, Jakarta, Senin (10/3) malam.

SBY menganalisa, raihan suara parpol akan menyebar dengan persentase yang tidak terlalu drastis. "Jangan dibayangkan ada parpol 35 persen, nomor dua 20 persen, nomor 3 lima persen, seekstrem itu, saya tidak melihat. Kita lihat saja nanti, politic is politic," ujarnya.


5. SBY: Ada partai kuat tak jadi presiden


Presiden SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat mengingatkan kepada parpol yang mengklaim hanya partainya yang bisa mengajukan capres agar berhati-hati. SBY mencontohkan dirinya saat Partai Demokrat di tahun 2004, dengan modal 7,5% suara, dirinya bisa menjadi presiden.

"Saya ingatkan, harap hati-hati. Partai yang saat ini mengatakan hanya kami yang bisa mengajukan capres, presiden mendatang, harap hati-hati, karena Allah lah keputusan akhir," ujar SBY saat berbicang dengan para pemimpin redaksi di Menara Mega, Jakarta, Senin (10/3) malam.

SBY melanjutkan, "Kalau untuk membangkitkan semangat boleh, untuk memotivasi diri boleh, tapi saya harapkan hati-hati, karena politik adalah politik. Banyak yang partainya kuat sekali tapi tidak jadi presiden. Tapi yang tidak terlalu kuat jadi presiden dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia dan di tahun-tahun tertentu."

Atas dasar itulah, SBY pun yakin dan berusaha agar Partai Demokrat di pemilu 2014 bisa bersaing.

Senin, 10 Maret 2014

Minta Maaf, Ahok Kapok Gunakan Istilah "Di-Prijanto-kan"

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku sudah meminta maaf kepada mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto terkait istilah "di-Prijanto-kan". Ia pun berjanji tidak akan pernah lagi menggunakan istilah tersebut. Meski demikian, Basuki tidak menjelaskan makna dari kata tersebut.


"Saya sudah minta maaf, kok, sama beliau (Prijanto). Beliau tersinggung. Istilah 'di-Prijanto-kan', 'di-JK-kan' itu sudah ada di Kompasiana. Tidak tahu kenapa beliau tersinggung saya menggunakan istilah yang sama," kata Basuki di Balaikota, Jakarta, Senin (10/3/2014).

"Saya tidak bermaksud merendahkan beliau. Tapi karena beliau keberatan, saya minta maaf. Saya juga tidak mau pakai istilah itu lagi," katanya lagi menanggapi pernyataan Prijanto.

Basuki mengakui, permintaan maaf disampaikannya setelah Prijanto menyampaikan keberatan terhadap pernyataannya yang menyatakan akan "mem-Prijanto-kan" Wakil Gubernur yang tidak bisa selaras dengan dirinya.

Undang-undang yang berlaku mengharuskan seorang kepala daerah untuk mengundurkan diri dari jabatannya apabila mencalonkan diri sebagai calon presiden. Jika Joko Widodo alias Jokowi mundur dari jabatannya sebagai Gubernur DKI, maka Basuki yang akan menduduki kursi DKI-1.

"Saya ngomong di telepon, dia minta dicabut (beritanya). Saya bilang, mana bisa kita ngatur wartawan," ujar Basuki.

Lebih lanjut, Basuki berjanji ke depannya akan lebih berhati-hati dalam menggunakan istilah, terutama yang berhubungan dengan nama seseorang. "Belajar jangan lagi menyinggung. Walaupun itu istilah umum, tapi karena menyangkut orang, ya sudah. Kalau gitu, jangan dipinjam lagi istilahnya. Sensitif soalnya," tukas pria yang akrab disapa Ahok itu.

Sebelumnya, Prijanto menyayangkan tindakan Basuki yang menyebut istilah "di-Prijanto-kan". Meski begitu, ia mengakui jika istilah tersebut sudah pernah muncul lama di laman Kompasiana. Artikel itu diunggah oleh Go Teng Shin pada Mei 2013 dengan judul Ahok: Pendamping atau Pesaing Jokowi.

Selain mengeluarkan istilah "di-Prijanto-kan", Go Teng Shin juga mengeluarkan istilah "di-JK-kan (Jusuf Kalla)". Kendati demikian, maksud dari Go Teng Shin membuat artikel tersebut dengan alasan yang logis dan tutur bahasa yang sopan.

Istilah "di-JK-kan" berkaca pada hubungan SBY dengan JK saat berdampingan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2004-2009, hingga akhirnya JK tidak difungsikan dengan baik jelang Pemilu 2009. Sedangkan istilah "di-Prijanto-kan", menurut Go Teng Shin, berarti Prijanto yang diamankan dan tidak boleh berbicara oleh sang Gubernur kala itu, Fauzi Bowo.

"Ahok, kan, tidak, dia menyatakan seolah-olah saya ini tidak bekerja untuk rakyat. Berarti dia sudah menganggap dirinya seperti Fauzi Bowo dan wakilnya dari PDI-P harus 'di-Prijanto-kan', ini, kan, gila," kata Prijanto.

Jumat, 07 Maret 2014

Muke Gile..Atut gak Rela Tanggalkan Status Gubernur Banten

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan belum menonaktifkan Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten, karena menjadi tersangka di KPK. Gamawan mengaku tidak bisa berbuat apa-apa lantaran dalam Undang-Undang disebutkan penonaktifan kepala daerah jika sudah menjadi terdakwa.


Namun, Menurut Gamawan, Atut bisa saja berinisiatif menanggalkan status Gubernurnya dan menyerahkan mandat tersebut kepada Wakilnya.

"Kerelaan Bu Atut sendiri. Dengan keterbatasan beliau, bisa saja diserahkan sendiri dengan inisiatif sendiri diberikan mandat kepada wakilnya," ujar Gamawan di Kantor Presiden Jakarta, Jumat (7/3)

Gamawan menuturkan, saat dulu dirinya menjadi Gubernur, Gamawan membuat perjanjian sendiri dengan wakilnya. Yakni, jika dirinya meninggalkan daerah selama 5 hari, sang wakil boleh mengambil alih tugasnya sebagai Gubernur.

Hal seperti inilah, yang menurut Gamawan harusnya dilakukan oleh Atut.

"Saya gubernur juga buat perjanjian peraturan gubernur namanya, dengan wakil gubernur, kalau saya meninggalkan daerah lebih dari 5 hari pekerjaan gubernur boleh diambil Wagub. itu kesepakatan dan boleh dilakukan. sewaktu saya gubernur saya lakukan itu. Waktu saya jadi bupati juga begitu. Saya meninggalkan daerah lebih dari 5 hari supaya pemerintahan tidak terganggu wagub menjalankan tugas tugasnya. Ini alangkah indahnya kalau bu atut juga seperti itu," ujarnya.

Atut menjadi tersangka di dua kasus korupsi yang tengah ditangani oleh KPK. Yang pertama, Atut tersangka dalam suap penanganan pilkada lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, Atut menjadi tersangka di kasus korupsi alat-alat kesehatan di Dinkes Banten. Kini, Atut telah mendekam di penjara. Atut dipenjara di Rutan Pondok Bambu Jakarta.

Mau Nyapres? Inilah 31 Janji Jokowi semasa Kampanye

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dinilai tidak memiliki etika politik apabila maju sebagai capres. Jokowi berjanji untuk memimpin DKI Jakarta selama lima tahun.


"Menurut saya itu masalah etika politik saja. Kalau berpindah-pindah, komitmennya tidak dijalankan. Tolong dikembalikan, mana janji yang belum terpenuhi bagi warga, itu yang harus diselesaikan," ujar Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna yang dihubungi wartawan, Senin (03/03).

Yayat mempertanyakan komitmen Jokowi yang pernah berkomitmen untuk memimpin Jakarta selama lima tahun apabila terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta. Namun, setelah terpilih, Jokowi malah mau maju sebagai calon presiden.

"Dulu kan pas jadi Gubernur, dia enggak pernah janji untuk jadi Presiden kan? Masa dia mau langgar komitmennya sendiri," kata dia.

Seperti diketahui, Jokowi pernah berjanji dan berkomitmen untuk memimpin Jakarta hingga tuntas dalam waktu lima tahun. Hal tersebut diungkapkan Jokowi dalam konferensi pers di rumah Ketua Umum PDI Pejuangan Megawati Soekarnoputri di Kebagusan, Jakarta Selatan pada 2012 lalu.

"Saya sudah jawab berkali-kali. Sampai sepuluh kali, mungkin yang sekarang ini sudah belasan kali bilang soal komitmen saya. Masa diomongkan lagi, wong sudah bolak balik bilang Jokowi itu komitmen," kata Jokowi.

Ini janji-janji Jokowi - Ahok apabila terpilih memimpin Jakarta:

1. Memimpin Jakarta selama lima tahun.

Pernyataan ini disampaikan Jokowi dalam jumpa pers di kediaman Megawati Soekarnoputri 20 September 2012.

2. Ahok membuka komunikasi langsung dengan telepon, SMS dan e-mail;

Ini adalah janji pribadi calon Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Setiap menemui masyarakat Jakarta, Ahok selalu membagi-bagi kartu nama. Nomor Ahok yang bisa di-SMS atau telepon adalah 0811 944 728. Sementara untuk e-mail: btp@ahok.org.

3. Kartu pintar

Kartu pintar ini termasuk program 100 hari Jokowi-Ahok. Tujuannya adalah memberikan kesempatan setiap anak usia sekolah di Jakarta bisa melanjutkan sekolah.

4. Kartu sehat

Kartu sehat ini diklaim Jokowi-Ahok lebih maju daripada sistem Jaminan Kesehatan Daerah. Pemegang kartu ini berhak untuk dirawat minimal di ruang rawat inap kelas tiga secara gratis tanpa memerlukan surat keterangan miskin (SKTM).

5. Reformasi pelayanan kelurahan, RT dan RW.

Menurut Jokowi-Ahok, tiga institusi ini ujung tombak pelayanan pada masyarakat. Mereka paling tahu dengan masyarakat, sehingga personelnya harus kuat, transparan dan melayani.

6. Honor Ketua RT/ RW Rp1 juta/ bulan dan asuransi kesehatan.

Program reformasi pelayanan RT dan RW ini berurutan dengan peningkatan honor untuk pengurus RT dan RW yang disertai pemberian asuransi kesehatan.

7. Transparansi rekrutmen calon pegawai negeri sipil.

8. Jokowi-Ahok tidak pakai voijrider atau pengawal bermotor di jalanan Ibukota.

9. Jokowi menyatakan, hanya satu jam di kantor, selebihnya di lapangan.

10. Mencabut pentungan dan alat kekerasan dari Polisi Pamong Praja.

11. Busway jadi 15 koridor dan penambahan 1.000 armada TransJakarta.

12. Manajemen dan sistem busway diperbaiki, belajar dari Bogota.

13. Railbus gantikan busway di jalur padat.

14. Angkutan kota yang kecil diganti yang besar dengan perbaikan sistem.

15. Perbanyak fly over dan terowongan menyeberang rel.

16. Melanjutkan proyek mass-rapid transit (MRT) dan monorel, menolak proyek tol dalam kota.

17. Iklan billboard di jalan protokol diganti light emitted display sehingga lebih mendatangkan penghasilan bagi pemerintah.

18. Rumah deret gantikan rumah kumuh di bantaran kali.

19. Rumah susun sewa lima lantai yang murah di pusat-pusat kota.

20. Pembangunan tanggul dan pompa air di Muara Baru dan Muara Angke, Jakarta Utara, untuk menghindari banjir dan rob.

21. Perbanyak situ/ embung di selatan Jakarta.

22. Konservasi hulu sungai di Bogor, kerjasama dengan pemerintah setempat.

23. Melanjutkan Kanal Banjir Timur.

24. Membenahi kampung-kampung dengan perbanyak ruang terbuka hijau, pengerukan kali kecil, perbaikan drainase, dan septic tank komunal.

25. Percobaan pawang geni, sistem pemadam kebakaran sederhana di perumahan padat.

26. Revitalisasi pasar tradisional, 15 persen APBD untuk pasar tradisional.

27. Melegalkan tanah-tanah yang dihuni penduduk di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.

28. Sekolah unggulan diadakan di pinggiran ibukota.

29. Menjadikan kantor walikota sebagai pusat kebudayaan.

30. Tiap Kamis, PNS Pemerintah Provinsi Jakarta wajib berpakaian Betawi.

31. Membangun stadion untuk klub Persija.

Waduuh.. Beredar Uang Berstempel Prabowo di Palembang

Beredarnya uang kertas berstempel Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo yang bertuliskan Prabowo: Satria Piningit, Heru Cakra Ratu Adil, beberapa hari terakhir di Palembang, mendapat perhatian serius dari pihak kepolisian.


Kapolresta Palembang Kombes Pol Sabarudin Ginting mengungkapkan, meski pihaknya belum mendapatkan informasi terkait penemuan itu, namun tetap akan ditindaklanjuti.

Dalam waktu dekat, kata dia, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk memantau peredaran uang berstempel tersebut. "Kami belum terima laporan itu. Tapi akan kita tindaklanjuti segera," ungkap Sabarudin kepada merdeka.com, Rabu (5/3).

Dikatakan, baru-baru ini jajaran kepolisian dari Mapolsek Sukarami Palembang mengamankan uang palsu senilai Rp 46,5 juta. Namun, tangkapan tersebut tidak ada kaitannya dengan temuan uang kertas yang distempel.

"Tidak ada kaitannya. Karena waktu itu murni temuan uang palsu, bukan uang yang distempel," kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejak beberapa hari terakhir, beredar uang kertas berstempel Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Di dalam stempel tersebut tertulis Prabowo: Satria Piningit, Heru Cakra Ratu Adil.

Hal ini diungkapkan Asisten Direktur Bidang Sistem Pembayaran Bank Indonesia Wilayah IV Palembang, Dadan M Sadrah kepada merdeka.com, Rabu (5/3).

Beberapa waktu yang lalu, pihaknya menemukan uang pecahan Rp 10.000 hingga Rp 100.000 tersebut di Palembang. "Ya, uang tersebut sudah ditemukan di Palembang," ungkapnya.

Namun, Danang enggan menyebutkan berapa total uang tersebut. "Jumlahnya tidak terlalu banyak. Nanti uang itu akan kita musnahkan secepatnya," kata dia.

Menanggapi temuan tersebut, Ketua DPD Partai Gerindra Sumsel Nur Iswanto membantah peredaran uang berstempel atasannya tersebut. "Saya tidak menerima laporan. Jadi, saya pastikan tidak ada uang seperti itu," tegasnya.

Kamis, 06 Maret 2014

Kisah Pertemuan Rahasia Menteri Luar Negeri Indonesia dan Israel

Cerita politisi, tokoh pemuda, pengusaha, atau bahkan tokoh agama Islam asal Indonesia bermesraan dengan Israel sudah lumrah terjadi. Barangkali ini salah satu rahasia belum pernah terungkap: Indonesia dan Israel pernah menggelar pertemuan rahasia tingkat menteri luar negeri. 


Kejadiannya pada 2005. Berawal dari keinginan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar Indonesia menjadi penengah dalam konflik antara Palestina dan Israel. Lantas ada perintah dari Jakarta kepada Makarim Wibisono, Kepala Perwakilan Tetap Indonesia untuk Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Hak Asasi Manusia (UNCHR) di Jenewa, Swiss.

Sejak Januari 2005, Indonesia terpilih sebagai ketua sidang ke-61 UNCHR. Organisasi ini menggelar sidang tahunan saban Maret hingga April. Lembaga dibentuk setahun setelah PBB dibikin itu setahun kemudian berganti nama menjadi UNHRC (Dewan Hak Asasi Manusia PBB).

"Pak Makarim meminta saya mengatur pertemuan dengan perwakilan tetap dari Israel," kata seorang sumber saat ditemui merdeka.com kemarin malam di sebuah hotel di Jakarta. 

Seperti sudah bisa ditebak, Israel terkejut sekaligus riang mendengar inisiatif Indonesia itu. Mereka menyambut gembira tawaran bertemu. Hingga akhirnya diatur agar pertemuan antara Makarim dan Kepala Perwakilan Tetap Israel buat UNCHR Izhak Levanon seolah tidak sengaja. Tempat dipilih adalah sebuah restoran di lantai dua Hotel Noga Hilton, Jenewa. 

Makarim dan Levanon sama-sama didampingi satu orang dalam pertemuan bersejarah itu. Namanya juga Israel. Mereka banyak musuh dan selalu diliputi kecemasan. "Dalam pertemuan itu ada dua agen Mossad berjaga-jaga dalam jarak tidak terlalu jauh," ujar sumber itu. Bahkan dia menyebut Levanon selalu pergi dengan kawalan satu mobil dan kerap menggunakan nomor polisi umum bukan korps diplomatik. 

Rapat itu berlangsung sekitar sejam. Makarim menyampaikan gagasan Yudhoyono supaya Indonesia bisa menjadi mediator dalam konflik Palestina-Israel. Levanon tersenyum lebar. Kedua diplomat sepakat mempertemukan menteri luar negeri dari kedua negara. Juga dibuat agar tidak mencolok dan tanpa ada wartawan. "Kalau menteri luar negeri Anda bisa datang, saya jamin kalau perlu malam ini menteri luar negeri saya datangkan," kata Levanon.

Sepekan kemudian keduanya bertemu lagi di tempat yang sama. Makarim dan Levanon menyampaikan atasan masing-masing menyatakan bisa datang. Kalau Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda memang dijadwalkan berpidato dalam sidang tahunan UNCHR, sedangkan Menteri Luar Negeri Israel Silvan Shalom datang secara khusus buat menemui Wirajuda. 

Dipilihlah waktu di sela sidang tahunan UNCHR. Lokasi ditentukan di sebuah hotel di jantung Jenewa. Tepatnya dalam sebuah ruangan khusus di lantai dasar. Semua biaya ditanggung oleh pihak Indonesia sebagai pengundang. Pertemuan disetujui pukul sebelas dan ditutup dengan makan siang. Setengah jam sebelum acara dimulai dua agen Mossad telah berjaga di pintu masuk. Tiga lainnya mengecek ke dalam ruangan buat memastikan tidak ada alat penyadap atau kamera pengintai. 

Akhirnya Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda dan Menteri Luar Negeri Israel Silvan Shalom benar-benar bertemu muka. Masing-masing didampingi lima orang. "Dari Israel bahkan ada seorang rabbi," kata sumber itu. 

Shalom sumringah dan mengiyakan mendengar inisiatif Indonesia itu. Namun pembicaraan kedua pejabat tinggi itu seolah menabrak dinding tebal.Israel mengajukan syarat begitu sulit buat dilaksanakan Indonesia. Indonesia harus membuka hubungan diplomatik dengan Israel. "Kalau itu disetujui, peran apa saja diminta bisa kami penuhi," janji Shalom seperti ditirukan sumber yang sama.

Sejatinya, syarat itu sangatlah wajar. Tidak mungkin seorang mediator bisa menjalankan perannya dengan baik kalau hanya membina hubungan dengan satu dari dua pihak bertikai. 

Wirajuda terhenyak. Mulutnya terkunci. Sebab tidak mungkin bagi pemerintah memenuhi permintaan Israel itu. Sudah tentu bakal terjadi gejolak di negara berpenduduk muslim terbesar sejagat ini. "Kami pun bakal diprotes konstituen kami karena memberi peran mediator kepada negara tidak mau mengakui negara kami," tutur Shalom. 

Pertemuan bersejarah tapi mandek itu cuma berlangsung sekitar 45 menit. Meski begitu, Shalom berharap kedua pihak bisa terus menjalin kontak di masa depan. 

Rupanya rapat rahasia itu bocor. Wartawan telah menunggu di luar. Untung saja lokasi dipilih banyak jalan keluar. Wirajuda dan Yudhoyono selamat dari kecaman di dalam negeri.

Jokowi-Ahok Nyapres, di mana Tanggung Jawab Sumpah Jabatan?

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) digadang-gadang akan maju dalam bursa capres dan cawapres. Jika ini benar terjadi, maka Jakarta akan melakukan pemilihan kepala daerah, karena kekosongan jabatan.


Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, partai politik seharusnya mengantisipasi rencana Jokowi dan Ahok untuk menjadi peserta Pemilihan Presiden. Karena ini masih bagian tanggung jawab atas sikap mereka.

"Memang kalau kemungkinan, apa saja bisa, justru ini harus diantisipasi. DKI bisa Pilkada ulang, lalu dimana tanggung jawab moral partai? Dimana tanggung jawab jabatan, mereka berdua sudah bersumpah lho," ujarnya saat dihubungi merdeka.com, Kamis (6/3).

Ia menambahkan, Jokowi dan Ahok secara mekanisme harus mundur atas persetujuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Jakarta. Sebab ini dapat dikatakan sebagai penghianatan partai.

"Masa ditinggal begitu saja, ini ibu kota, malah menjadi preseden buruk bagi dunia politik dan demokrasi di Indonesia. Pemilu memang memunculkan ambisi ambisi oportunistik, namun partai harus mempertimbangkan efek negatifnya, etika pemerintahannya, roda pemerintahan, dan perhitungan lainnya," ujarnya. 

Siti mengatakan, Jokowi dan Ahok harus mempertimbangkan hasil dari kinerja mereka. Karena warga Jakarta pasti mempertanyakan bagaimana daerah yang sempat dijanjikan bebas banjir dan macet.

"Publik akan bertanya, bagaimana ini? Belum dua tahun sudah pada mau jadi presiden dan wapres, Jakarta ditinggalin begitu saja," jelasnya.

Seperti diketahui, berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya dan apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama enam bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya.

Kemudian UU tersebut juga menyebutkan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik dan masa jabatannya, masih tersisa 18 bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan dua orang calon wakil kepala daerah berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD.

Rabu, 26 Februari 2014

Setelah Pendeta Kristen, PKS Kepergok Calonkan Syiah ABI

Shoutussalam.com – Sekitar setahun lalu PKS yang dikenal mencitrakan diri sebagai partai dakwah mencuat dalam pemberitaan negatif karena mencalonkan pendeta agama nasrani sebagai anggota legislatif. Hal ini disebut sebagai strategi meraih simpati non-muslim kafir di Indonesia Timur.


Hal ini diakui sendiri oleh petinggi partai yang menggunakan lagu ‘Salah Alamat’ milik Ayu Tingting. “Ada pendeta yang menjadi caleg di Indonesia Timur,” kata Sekretaris Jenderal PKS, Taufik Ridho di Jakarta, Senin (22/4/2013). ”Kebutuhan daerah pemilihan sana memang seperti itu,” ujarnya.

Kini publik bakalan terkejut lagi, terutama masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sedang mengganyang aliran sesat Syiah, bebarengan dengan revolusi Suriah yang selangkah lebih maju dalam mengaplikasikan perlawanan serupa. Sebab salah satu caleg PKS di Sulawesi Utara secara terang-terangan menjadi pendukung ABI dan menampakkan gejala penganut Syiah militan.

Publik jejaring sosial, terutama di grup facebook ‘Gerakan 1000000 orang menolak Syiah di Indonesia’, dikejutkan sebuah postingan yang menceritakan bahwa seorang pria berinisial AR yang nampak kental sebagai seorang Syiah dalam kelakuannya, dicalonkan menjadi calon legislatif PKS daerah Bitung untuk DPRD Sulut.

Dalam sebuah skrinsut di grup tersebut nampak kata-kata sang caleg yang mendukung tokoh IJABI, Jalaluddin Rahmat yang menjadi caleg PDIP mewakili masyarakat aliran sesat Syiah di Jawa Barat. “Ukhuwah yg dikemas dlm profeionalisme jurnalis dambaan pengusung keadilan. Olehnya itu kami dukung Khazanah Tran 7 pd edisi 29 Jan. 2014 dg narasumbernya KH. Jalaluddin Rahmat. Trm ksh,” begitu bunyi dukungan status jejaring tersebut, untuk kemudian nampaknya disusul dengan shalawat Syiah.

AR, Si Caleg Syiah PKS

Tak malu-malu, AR juga memasang foto aktivitas ABI dan IJABI, dua organisasi Syiah militan, saat terjadi banjir Manado awal tahun ini. Ada pula link web ABI yang memberitakan hal serupa. Serta masih banyak indikasi lain dalam status fb-nya yang tanpa tedeng aling-aling menampakkan gejala militansi Syiah tanpa melakukan taqiyyah.

Ada setidaknya tiga sumber yang sangat mudah diakses untuk melakukan verifikasi pada kebenaran info ini. Selain poster pencalonan AR di PKS yang sudah diunggah di grup tadi, rupanya sangat mudah sekali untuk mengecek nama penganut Syiah militan ini di Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara.

Dalam daftar KPU Sulut, nampak jelas AR diposisikan sebagai caleg partai terkait di dokumen yang diunggah ke situs lembaga penyelenggara pemilu ini. Selain itu situs PKS daerah Siak juga menulis berita tentang aksi promosi AR dalam pencalegan ini. “Kami merasa terpanggil untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Bitung dan Minut melalui PKS oleh sebab itu kami siap untuk merebut kursi di DPRD Provinsi Sulut,” sebut caleg AR seperti dikutip dari situs PKS Siak.

Pemberitaan media lokal juga membenarkan hal serupa. Beritamanado menulis berita tentang pencalonan pemuda Syiah ini sebagai wakil rakyat oleh PKS. ““Dengan akan ditetapkannya Bitung sebagai kawasan ekonomi khusus maka saya akan tetap mengawal hal tersebut nanti jika diberikan kesempatan di DPRD Provinsi. Sedangkan Minut akan difokuskan untuk daerah pertanian dan perikanan,” terang AR di situs ini.
arpkssulut

‘Kok’ Bisa Ya?

Publik Ahlus Sunnah Indonesia mungkin bertanya-tanya, kenapa ‘kok’ PKS bisa seperti itu. Sebab dalam manuver-manuver aktivisnya di bawah, PKS mencitrakan agar publik mencoblos PKS agar roda pemerintahan tak diisi profil-profil semacam Jalaluddin Rahmat yang mencalonkan diri via PDIP.

Namun nampaknya strategi merah dukungan di Ahlus Sunnah ini perlu dikaji kembali. Selain memang perjuangan parlemen pada dasarnya adalah sebuah tipuan yang tidak boleh dimasuki oleh ummat Islam, strategi aktivis PKS semacam ini anti-klimaks dengan pernyataan-pernyataan para petingginya.

“Tidak perlu berdebat soal Sunni-Syiah…berdebatlah tentang luka dan air mata…kita ini sama-sama luka…” tegas pion terdepan politik PKS (yang tidak tegas) Fahri Hamzah. “Saya tidak bisa menerima pengusiran…ini abad 21…saya tidak menyalahkan Sunni atau Syiah, saya salahkan aparat. Ketidakadilan adalah ketidakadilan…jika kita tak lagi merasa perih melihat orang-orang  terusir…hati kita telah hilang….” jelas Fahri melalui akun Twitter @Fahrihamzah.

Sikap yang juga dinilai mencla-mencle adalah seperti apa yang ditunjukkan doktor lulusan Saudi, Hidayat Nurwahid yang dahulunya pada tahun 1990-an dikenal sebagai garda terdepan pemberantasan Syiah. “Kalau kita penganut ahlusunnah wal jamaah saja ditoleransi, mengapa penganut Syiah tidak. Sekali lagi kami sangat sesalkan kejadian ini,” sebutnya saat mengomentari kasus Sampang.

Jadi, mungkinkah hal ini sebuah kewajaraan saat PKS yang berani mengangkat pendeta sebagai caleg, juga berani mencalonkan penghina sahabat sebagai pembawa representasi perjuangan mereka? Yang masih mengaku Ahlus Sunnah?


Sumber: http://shoutussalam.com/2014/02/setelah-pendeta-kristen-pks-kepergok-calonkan-syiah-abi/

Senin, 24 Februari 2014

Bus Win-HT Pengangkut Massa "Apel Siaga" Partai Nasdem

Minggu (23/2) kemarin, ribuan orang berkumpul di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta menghadiri apel siaga perubahan Partai NasDem. Beberapa ruas jalan menuju ke Senayan sempat tersendat akibat banyaknya kendaraan yang membawa massa partai besutan Surya Paloh tersebut.


Namun ada yang unik dari acara apel siaga perubahan kemarin. Tampak sebuah bus Win-HT warna kuning yang tak lain adalah bus capres-cawapres Partai Hanura, Wiranto dan Hary Tanoesoedibjo sedang mengangkut massa Partai NasDem.

Dalam foto yang diunggah pemilik akun 'Kongkow Bareng Gus Dur' di Facebook, Senin (24/2), tampak sebuah spanduk warna biru bertuliskan apel siaga perubahan Partai NasDem tertempel di bus Win-HT. Uniknya, spanduk tersebut tepat menutupi gambar kepala Wiranto dan Hary Tanoe sehingga yang nampak cuma badannya saja.

"Komentar warga melihat foto ini gimana?" demikian tulis Kongkow Bareng Gus Dur, sekitar 4 jam yang lalu di wall Facebook. 

Komentar pun beragam. Rata-rata menertawakan foto lucu tersebut. "Wkwkwkkwkw. Podo gemblunge partene kuwi..ora umpan papan," demikian tulis pemilik akun di Facebook, Wahyono RC.

Belum diketahui secara pasti apakah foto itu benar-benar asli atau cuma hasil editan.


Sumber: http://www.merdeka.com/politik/apa-jadinya-bus-win-ht-angkut-massa-apel-siaga-partai-nasdem.html

Senin, 17 Februari 2014

[Ngakak] Inilah 10 Iklan Caleg Paling Lebay

Menjelang digelarnya Pemilu bulan April mendatang, tentu para caleg dari berbagai partai telah gencar berkampanye. Mereka berusaha mencitrakan diri kepada masyarakat sebagai sosok pilihan yang paling cocok untuk menduduki kursi legislatif di masa bakti mendatang.


Uniknya, mereka rela melakukan berbagai cara, termasuk membuat baliho-baliho unik yang dipajang di sepanjang jalan. Bahkan tak jarang hal ini mengundang gelak tawa.

Tak percaya? Buktikan saja lewat gambar-gambar berikut ini!


1. Gandalf Ikut Pemilu?


Bagi kalian penyuka film THE LORD OF THE RINGS, tentu lantas menilai caleg ini telah meniru gaya tokoh Gandalf yang terkenal dengan jenggot putih panjangnya itu. Baliho ini memang cukup menarik perhatian, namun apakah masyarakat kemudian akan yakin untuk mencoblos namanya?


2. Beckham Pilih 23


Caleg ini cukup kreatif dengan membuat korelasi antara pilihan nomor 23 David Beckham saat membela Real Madrid beberapa tahun silam dan nomor urutnya di pemilu nanti. Namun apakah komunikasi politik semacam ini akan membuat masyarakat senang? Menurut kalian?


3. Pilih Yang Beda


Masyarakat tentu saja mendambakan sosok wakil rakyat yang beda. Beda dalam arti mereka anti korupsi, peduli dengan masyarakat, mengayomi serta menjadi penengah yang baik antara mereka dan pemerintah pusat. Bukan yang beda dengan hanya melakukan hand-stand di papan balihonya.

Kendati demikian keputusan si caleg melakukan hal konyol ini patut diapresiasi. Paling tidak dia sudah berhasil menyajikan lawakan pinggir jalan yang manis.


4. Caleg Cinta Damai


Caleg berjuluk Bang Damin ini sungguh punya cita-cita yang mulia. Di papan kampanyenya, ia mencitrakan diri sebagai figur yang cinta damai, bahkan mampu mendamaikan Bang Obama dan Bang Osama. Selain mulia, tentu saja cita-cita ini sangat tinggi.

Saking tingginya hingga melupakan tugas aslinya sebagai caleg yang sama sekali tak ada hubungan langsung dengan kegiatan mendamaikan Barack Obama maupun Osama Bin Laden. Pintar?


5. Caleg Slankers


Meski kebanyakan para caleg telah diusung partainya masing-masing untuk Pemilu mendatang, nyatanya para caleg independen tak pernah gentar mencalonkan diri dan bersaing ketat dengan caleg-caleg partai lain. Termasuk bagi Caleg 'Slankers' yang mencurahkan kejujurannya ini. Jadi apakah kalian rela dia nganggur gara-gara gagal jadi caleg?


6. Superman atau...


Sudah habiskah orang jahat yang ada di dunia ini sehingga si superman di atas memutuskan untuk menjadi calon legislatif. Ups, tunggu sebentar, benarkah ini superman yang kita kenal selama ini? Mungkin KW Super-nya ya? Papan iklan kreatif yang sayangnya bermuatan komunikasi politik yang tak terarah.


7. Ada Kungfu Panda Juga!


Demi apa si Kungfu Panda datang jauh-jauh dari negeri Cina demi menjadi caleg di tanah air tercinta kita ini? Apakah kemampuan kungfu-nya sudah melemah? Iklan ini sebenarnya cukup kreatif namun apakah tepat sasaran? Bukannya makin berwibawa, caleg yang 'out of the box' ini justru hanya akan menarik perhatian anak-anak kecil.


8. Tanding Tinju?


Pemandangan yang tersaji di baliho ini sekilas memang tidak bermuatan politik sama sekali. Orang akan mengira ini adalah iklan pengumuman sebuah ajang tanding tinju.

Namun tak akan butuh waktu lama juga bagi orang untuk menyadari mereka sebenarnya bukanlah petinju, namun caleg yang akan bertanding di Pemilu mendatang. Yang lucu lagi, apakah tujuan mereka memasang peringatan bahaya merokok di bagian bawah iklan mereka?


9. Captain America?


Sosok Captain America agaknya telah tertanam dalam di benak para penikmat kisah-kisah heroiknya sebagai pahlawan super yang takgentar membasmi kejahatan di muka bumi. Tentu saja jika Captain Amerika kemudian hadir di papan baliho seorang caleg, akan menjadi pemandangan yang unik. Kendati demikian, toh masyarakat bisa sangat mampu menilai mana caleg yang benar-benar pantas, dan mana yang kurang.


10. Cewek apa cowok?


Penting bagi masyarakat untuk tahu tak hanya soal kemampuan dan kredibilitas seorang caleg saja, namun juga hal yang paling-paling dasar, yakni jenis kelamin. Secara kasat mata, sepertinya caleg ini adalah seorang pria. Namun caleg pria mana yang mau memakai lipstick di papan 
kampanyenya?

Kami tak ingin berkomentar terlalu banyak, toh semua orang berhak mencalonkan diri selagi ia merasa mampu dan layak untuk dipilih. Benar begitu?